Selain mudah diucapkan, alasan dipilihnya Nusantara sebagai nama ibu kota baru juga karena sangat menggambarkan realitas masyarakat Indonesia.
Pembangunan IKN ini, sambung dia, adalah pembuktian bahwa Indonesia bisa membangun ibu kota sesuai dengan keinginan sendiri.
To control urbanization, the government strategies to cap IKN’s population at 2 million to avoid overcapacity. These measures display the determination to sustainable concepts, guaranteeing IKN turns into a symbol of nationwide identity.
“Trader tidak akan selamanya menganggap uang yang mereka berikan sebagai hibah, tetapi ada juga investasi dalam bentuk utang. Itu yang harus diwaspadai ke depan,” ujarnya.
The government is addressing these criticisms and looking for efficient steps. Relating to land even now inhabited by regional communities, The difficulty stems from various land ownership statuses.
Titin pun tak pernah menutup pintu pesantrennya dan membiarkan mereka memanfaatkan fasilitas yang ada.
Persoalannya, pesantren ini sebenarnya tidak memiliki sumber air bersih untuk menopang kebutuhan tersebut. Setiap hari, mereka harus membeli air untuk kebutuhan mandi cuci kakus seharga Rp350.000 hingga Rp450.000 for every tangki. Itu belum termasuk kebutuhan untuk air minum yang juga harus dibeli.
Our practical experience has revealed that by far the most successful IPOs begin with meticulous preparation long before the roadshow.
Sebagian warga desa ini telah pergi meninggalkan rumah-rumah mereka yang kini diselimuti debu tebal.
The relocation with the IKN Nusantara is not just a transfer of the center of government but it is to be a method of equitable distribution of IKN progress and the national financial state.
Namun pada sore itu, truk pengangkut air bersih yang mereka pesan tak kunjung tiba. Titin menduga keterlambatan itu disebabkan oleh kondisi cuaca dan lalu lintas yang tidak bersahabat.
Sayangnya, pelibatan masyarakat setempat dalam pembangunan IKN dan selebrasi semacam IKN ini dia nilai masih kurang maksimal.
Sebagian lainnya masih bertahan dalam kondisi serba tak nyaman karena belum mencapai kesepakatan soal penawaran IKN ganti rugi dari pemerintah.
Menyusul pelantikan Bambang Susantono sebagai kepala otorita, provinsi di seluruh negeri secara seremonial mengirim sebidang tanah dan air dari situs bersejarah atau budaya yang signifikan di provinsi masing-masing untuk menjadi bagian dari landasan dan sendi ibu kota baru untuk peletakan batu pertama.[31]